Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi – Materi Kuliah Program Studi Sistem Informasi

Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi

Cara Membuat Makalah

Cover
Daftar Isi
Kata Pengantar
Bab I Pendahuluan
Bab II Pembahasan
Bab III Penutup
Daftar Pustaka
Lampiran

Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus

Program Studi Sistem Informasi

Teknik Informasi

lokasi universitas muria kudus

fakultas universitas muria kudus

jurusan di universitas muria kudus

biaya kuliah di universitas muria kudus

universitas muria kudus non reguler

umk kudus

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Tujuan dan Pemahaman untuk Pembelajaran :

  • Memahami perbedaan antara moral, etika dan hukum
  • Mengenal undang-undang mengenai komputer yang telah dikeluarkan di Amerika Serikat dan memahami bagaimana undang-undang di suatu negara dapat mempengaruhi penggunaan komputer di negara lain
  • Memahami bagaimana perusahaan menciptakan budaya etika dengan cara menetapkan dahulu kredo perusahaan, kemudian menetapkan program-program etika, dan terakhir menetapkan kode etik perusahaan
  • Memahami empat hak dasar yang dimilikimasyarakat yang berkenaan dengan komputer
  • Memahami mengapa masyarakat menuntut agar komputer digunakan secara etis
  • Memahami bagaimana auditor internal perusahaan dapat memainkan peranan yang positif dalam menciptakan sistem informasi yang didisain untuk memenuhi kriteria kinerja yang etis
  • Mengenali jenis undang-undang yang paling penting yang diterapkan di dunia akhir-akhir ini undang-undang sarbanes-oxley
  • Mengetahui apa yang dapat dilakukan orang direktur informasi ( Chief Information Officer CIO ) sebagai pusat kekuatan ketika perusahaan menjalankan pratek-praktek yang etis

Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi

Pendahuluan :

Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah ditetapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Beberapa negara lebih maju dibandingkan yang lain dan mengeluarkan undang-undang semacam ini, dan hukum disatu negara dapat memengaruhi penggunaan komputer ditempat Lain di dunia.

perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya.



Budaya ini didukung oleh kredo perusahan dan program-program etika . Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki presepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan nyaris apa saja, fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan seharihari, dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban.

Masyarakat memiliki empat hak dasar yang berkenaan dengan penggunan komputer : privasi, akurasi, properti, dan akses .

auditor internal perusahaan dapat berkontribusi terhadap penggunaan etis sistem informasi dengan cara melakukan tiga jenis audit – oprasional, financial, dan beriringan-serta melibatkan diri dalam desain sistem pengendalian internal

 

Baca Artikel : Konsep Pemrograman Terstruktur

 

Moral, Etika, dan hukum

Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum.

  • Moral

Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan.

  • Etika

Etika (ethics) adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk kedalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi.

  • Hukum

Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subyek atau warga negaranya.

 

HAK DAN BATASAN AKSES DATA

Undang – undang kebebasan informasi ( Freedom of Information Act ) tahun 1996 memberi warga negara dan organisasi – organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal, dengan beberapa perkecualian. Pada tahun 1970-an dikenal beberapa hukum tambahan dalam bentuk undang – undang pelaporan kredit yang wajar ( Fair Credit Reporting Act ) tahun 1970, yang berkaitan dengan penanganan data kredit, dan undang – undang hak privasi federal (Right to Federal Privacy Act ) tahun 1978, yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan – catatan baik. Hukum lain yang ditujukan untuk membatasi pemerintah federal, undang – undang privasi dan pencocokan komputer ( Computer Matching Privacy Act ) tahun 1998 membatasi hak pemerintah federal untuk mencocokan file komputer yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program pemerintah atau mengidentifikasi para debitor.

 

Baca Artikel : Konsep Basis Data

 

PRIVASI

Tidak lama setelah undang – undang kebebasan informasi ( Freedom of Information Act ) diterapkan, pemerintah federal mencanangkan undang – undang privasi komunikasi elektronik (Electronic Communications Privacy Act) tahun 1968. Namun, undang – undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang – undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video dan surat elektronik.

 

ALASAN DIBALIK ETIKA KOMPUTER

James H. Moor mendefinisikan etika komputer(computer ethics) sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakankebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis.

Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO.

 

Seorang CIO harus:

  • Menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan
  • merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. satu hal yang amat penting: CIO tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Eksekutif-eksekutif lain juga harus memberikan konstribusi. Keterlibatan di seluruh perusahaan ini merupakan kebutuhan absolut dalam era komputasi pengguna akhir masa kini, di mana para manajer di semua wilayah bertanggung jawab untuk menggunakan komputer di wilayah mereka secara etis.

 

Nim : 201753003
Nama : Muhajirin
Dosen Pengampu : Bpk.SUPRIYONO S.Kom., M.Kom

Materi Kuliah SISTEM INFORMASI MANAJEMEN – Semester : Genap 2017 / 2018
Fakultas Teknik. Program Studi Sistem Informasi – Universitas Muria Kudus


Konten Yang Sesuai:


Materi Kuliah Program Studi Sistem Informasi © 2017